DPR Sebut Jokowi Sudah Kantongi Nama Ibu Kota Negara Baru

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp


JawaPos.com – Sampai saat ini, belum ada nama bagi Ibu Kota negara baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pihaknya mendapat informasi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi nama tersebut.

“Katanya Pak Presiden sudah mengantongi namanya. Nanti akan disampaikan di saat-akhir akhir, ya mudah-mudahan saat pengesahan RUU nanti,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1).

Legislator Partai Golkar ini menargetkan, RUU IKN dapat disahkan menjadi UU pada 18 Januari 2022 ini. Dia optimis pembahasan ini akan berlangsung cepat.

“Insya Allah paripurna tanggal 18 Januari di masa sidang ini. Jadi rencana minggu depan kalau bisa sudah selesai, kan ini sudah on progres sesuai dengan rencana kita,” katanya.

Doli berujar, saat ini pembahasan RUU IKN masih membahas empat poin. Pertama adalah status pemerintah daerah khusus ibu kota negara yang akan disebut sebagai otoritas.

Kedua soal pendanaan dan pembiayaan. Ia menjelaskan, sebagian besar anggota Pansus meminta agar pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara tak terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ketiga mengenai pertanahan, bahwa tanah yang dijadikan ibu kota baru itu adalah benar-benar tanah negara. Sehingga tidak ada sengketa di kemudian hari.

“Supaya memang ini betul-betul clear and clean. Ini betul-betul tanah negara, bukan tanah yang kemudian konsesi, apalagi tanah masyarakat yang ada potensi konflik,” ungkapnya.

Keempat, adalah terkait rencana induk atau masterplan IKN yang masih diperdebatkan oleh mayoritas anggota Pansus. Doli menjelaskan, dalam rencana induk berisi panduan pemindahan ibu kota negara.

“Karena ini masalah penting, master plan ini juga harus melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat itu kan selama ini selalu pembicaraan antara pemerintah dan DPR, jadi kita mendorong master plan itu pada hal-hal prinsip,” tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pemerintah telah membentuk masterplan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN). Salah satu targetnya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat pindah ke ibu kota negara baru pada semester I 2024.

Pemerintah diketahui menargetkan dimulainya pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada semester I 2024.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Gunawan Wibisono





Source link

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore